home about_us academics download gallery miscellaneous contact_us
bahasa_indonesia english
 

 

 
Depdiknas Target 450 Sekolah Jadi SBI


Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menargetkan pertumbuhan jumlah Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (RSMABI) pada 2009 mendatang. Saat ini untuk tingkatan SMA saja baru ada 198 SMA se Indonesia yang sudah RSBI. Ditargetkan pertumbuhannya mencapai 450 sekolah yang terdiri dari satu sekolah di tiap kabupaten kota.

Hal ini ditegaskan Tim Pengembang SBI Depdiknas, Drs Slamet Suyanto M.Pd kepada Malang Post seusai sosialisasi Bimbingan Teknis (Bintek) di Aula serbaguna SMAN 3 Malang kemarin. “SBI ini merupakan upaya untuk membuka mata terhadap perkembangan sekolah di luar negeri. Sehingga sekolah yang ada di dalam negeri bisa bersaing dengan yang ada di luar negeri,” ungkapnya.

Dengan berubah menjadi SBI, kata dia, maka sekolah akan terus memacu diri untuk meningkatkan mutunya. Apalagi pemerintah juga mendukung pendanaan untuk SBI ini yang besarnya untuk SD sebesar Rp 500 juta, SMP Rp 450 juta dan SMA Rp 300 juta. Dana ini sebenarnya, tidak cukup jika diperuntukkan bagi pemenuhan mutu sekolah RSBI, sehingga butuh partisipasi dari pemerintah daerahnya. Paling tidak, ungkap dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini, partisipasi APBD I dan II juga sama besarnya dengan yang diberikan APBN. Karena itu, butuh komitmen pemegang kebijakan agar memperjuangkan status sekolah RSBI. Artinya dana sharing antara pemerintah pusat dan daerah harus diwujudkan demi idealnya sebuah sekolah RSBI.

Pada evaluasi tahun pertama saja, kata Slamet Suyanto, dari 198 sekolah, yang mendapatkan nilai 80 ke atas atau A hanya 33 sekolah, sisanya banyak mendapatkan nilai B sebanyak 146 sekolah, dan nilai C 16 sekolah. Pada tahun berikutnya, jumlah nilai B diharapkan lebih sedikit dan lebih banyak yang sudah meraih A. Penilaiannya mencakup beberapa unsur seperti pengelolaan, akreditasi, kurikulum, PBM, pendidik, tenaga kependidikan, sarpras, dan pembiayaan.

Yang juga paling penting, lanjutnya, sekolah RSBI harus mempunyai sister school. Sister school itu adalah sekolah pembanding di luar negeri untuk memanage sekolah agar minimal sama dengan sekolah yang ada di luar negeri. Untuk itu, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. “Saya lihat seperti SMAN 3 Malang, masak sekolahnya sudah internasional. Tapi parkirnya tidak tertata rapi, kalau dibandingkan dengan sister schoolnya tentu jauh sekali. Karena itu, butuh pembiayan yang tidak sedikit untuk menata semuanya,” tambahnya. (oci/udi) (Lailatul Rosida/malangpost)

 

kembali ke atas

Dinas Pendidikan Wajibkan Siswa Ikuti Seleksi UI

(25.04.09) Kebijakan tak populis, diambil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang. Kali ini, Diknas mewajibkan seluruh siswa SMA negeri kelas tiga, mengikuti Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI).

Padahal, tidak semua calon alumni SMA tahun ajaran 2008/2009 nantinya, ingin melanjutkan kuliah ke UI. Bahkan dalam sebuah angket yang dilakukan SMAN 3 Malang, hanya 10 persen calon lulusan, mau melanjutkan ke UI.

Koordinator siswa, Adhi Cahya F mengaku sangat menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan Disdik ini. Jika kebijakan ini dilaksanakan, sama halnya dengan menghilangkan hak mereka untuk memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. “SIMAK UI itu adalah pintu gerbang masuk UI. Kalau kami ikut ujian, berarti kami harus siap masuk UI kalau diterima di sana. Padahal tidak semua dari kami memilih UI setelah lulus. Terutama teman-teman dari IPA, banyak yang menginginkan ITS bukan UI,’’ katanya.

Jika semua siswa kelas tiga nantinya ikut tes dan yang lolos adalah siswa yang tidak berminat ke UI, kata Adhi, hal itu sama saja dengan menghilangkan hak siswa yang sebenarnya berminat. Karena penerimaan mahasiswa baru UI dari kota Malang, tentu sudah ada kuotanya.

Koordinator siswa, Adhi Cahya F mengaku sangat menyesalkan kebijakan yang dikeluarkan Disdik ini. Jika kebijakan ini dilaksanakan, sama halnya dengan menghilangkan hak mereka untuk memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

“SIMAK UI itu adalah pintu gerbang masuk UI. Kalau kami ikut ujian, berarti kami harus siap masuk UI kalau diterima di sana. Padahal tidak semua dari kami memilih UI setelah lulus. Terutama teman-teman dari IPA, banyak yang menginginkan ITS bukan UI,’’ katanya.

Jika semua siswa kelas tiga nantinya ikut tes dan yang lolos adalah siswa yang tidak berminat ke UI, kata Adhi, hal itu sama saja dengan menghilangkan hak siswa yang sebenarnya berminat. Karena penerimaan mahasiswa baru UI dari kota Malang, tentu sudah ada kuotanya.

Adhi juga menuturkan, pengumuman soal kewajiban siswa mengikuti SIMAK UI diumumkan pada 17 Februari kemarin. Saat itu siswa bersama guru BP langsung melakukan pendataan mengenai minat siswa untuk masuk UI. Hasil angket menunjukkan bahwa 90 persen siswa tidak berminat ke UI. Berangkat dari hal itulah maka mereka pun melakukan aksi protes.

Selain itu, kata dia, meski Disdik sudah meyakinkan bahwa ujian itu gratis, namun bagi mereka hal itu tidak gratis. Sebab sebenarnya biaya pendaftaran dibebankan pada RAPBS sekolah. Itu artinya, orang tua siswa yang akan menanggung biayanya.

Apalagi biaya mengikuti seleksi ini tidak murah. Yaitu Rp 200 ribu per siswa. Jika dihitung total, untuk SMAN 3 Malang saja dananya bisa mencapai Rp 70-80 juta. Padahal di Kota Malang, ada 10 SMA negeri yang diwajibkan ikut dan beberapa SMK negeri bertaraf internasional.

‘’Kalaupun dalihnya kebijakan ini hanya uji coba saja untuk pemetaan siswa, mengapa harus melalui jalur resmi. Karena jalur ini adalah jalur seleksi dan jika kami lolos, maka kami harus memasukinya. Kalau tidak dimasuki, bisa jadi nama kami di black list. Padahal kami memang tidak berminat ke sana,’’ tegasnya.

Beberapa siswa yang juga ikut protes kemarin berharap, Disdik meninjau ulang kebijakan tersebut. Kalau memang ingin agar semua siswa bisa masuk PTN, mereka meminta tak dibatasi dengan UI. Karena siswa punya keinginan beragam. Apakah itu masuk ITB, UGM, ITS dan lainnya. ‘’Kami curiga ada apa dibalik ini. Ada apa antara Disdik dan UI,’’ kata mereka.

Kalaupun sekadar untuk pendataan, mereka berharap tidak lewat jalur resmi, tapi semacam try out semata, meski dengan standar UI. Bahkan mereka menilai, dengan menjadikan jalur resmi UI untuk ajang uji coba, Disdik dianggap melecehkan UI.

Sayangnya, Kepala SMAN 3 Malang Ninik Kristiani, ikut mendukung sikap Disdik yang mewajibkan siswanya masuk UI. Alasan yang disampaikan juga senada, untuk mendapatkan peta potensi lulusan SMA. ‘’Kebijakan ini masih mungkin dievaluasi, tapi nanti tahun depan,’’ kata Ninik.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Malang Dr HM Shofwan SH Msi menjawab enteng. Dia mengambil kebijakan tersebut, karena UI yang terlebih dahulu menawarkan kerja sama dengan Disdik. Sementara PTN yang lain datang belakangan.

Karena UI dipandang sebagai perguruan tinggi kelas dunia, kata Shofwan, maka dianggap sangat cocok untuk mengukur daya saing siswa di Kota Malang untuk bersaing di PTN kelas dunia. ‘’Kebijakan ini belum pernah ada di kota lain, ini terobosan baru bagi Kota Malang,’’ ungkapnya. (oci/avi) (rosida/malangpost)


kembali ke atas

garisan

Delapan Siswa Smanti Lolos Ke OSP

(01.05.09) Dari hasil seleksi Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota Malang yang diselenggarakan sebelumnya, SMA Negeri 3 Malang berhasil meloloskan delapan siswanya maju ke OSN Tingkat Provinsi. Mereka adalah Faqih D (Biologi), M Syahrir IB (Matematika), Bagus ZF, Akhlaqul K, Wahyuningrum AK (Astronomi), Saras Sausan, Iqlima LS dan Dea W. Utami (Kebumian). Hasil ini tentu saja penurunan dibandingkan tahun lalu yang berhasil meloloskan lima belas siswa. Namun hal ini tidak terlepas dari kebijakan aneh yang dibuat Dinas Pendidikan Kota Malang yang hanya mengikutsertakan tiga peringkat teratas di setiap matapelajaran yang diujikan. Namun apapun keadaannya seluruh siswa yang berhasil melewati seleksi tahap pertama telah bertekad untuk terus berjuang dan lolos ke tingkat Nasional (wsw)

 

kembali ke atas

garisan

Pengurus SMAN 3 Bakal Dikejarikan

(06.05.09) Dua pengurus keuangan SMAN 3, Malang, disebut-sebut bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari), Malang menyusul dugaan penyalahgunaan dana block grand 2007 dan 2008. Tindakan ini diambil untuk menyelamatkan status sekolah RSBI yang disandang SMAN 3 Malang.

Dikonfirmasi soal di atas, M Shofwan Kadiknas Malang menyebutkan, secara detil pihaknya belum mengetahui rencana tersebut. Tetapi, laporan itu bisa saja muncul karena memang ada surat kaleng yang masuk ke Diknas Malang dan ditembuskan ke berapa lembaga di Malang.

‘’Kalau ada yang melaporkan, baik langsung atau tidak langsung, silakan saja. Kami tidak ada wewenang untuk melindungi. Selama pemeriksaan itu untuk kebaikan dunia pendidikan, maka sah-sah saja,’’ tutur Shofwan kepada MP sebelum menghadap Gubernur Jatim, di Gedung Grahadi, Rabu siang.

Seperti diberitakan diharian ini sebelumnya, diduga karena ada persoalan yang tidak beres, Departemen Pendidikan Nasional Pusat telah menunda pencairan dana block grand milik SMAN 3 Malang. Penundaan ini dilakukan tidak lain untuk menyelamatkan penggunaan dana tersebut.

Dikatakan Shofwan, beberapa wali murid di SMAN 3 sekarang ini memang merasa tidak puas, melihat kejanggalan yang terjadi dilingkungan sekolah tersebut. Utama sekali menyangkut penggunaan dan pemanfaatan dana-dana dari pusat untuk SMAN 3.
Tidak itu saja, dilingkungan SMAN 3 hubungan antar sesama guru dan petugas terlihat tidak lagi harmonis. Malah, antar sesama juga timbul rasa curiga dan mencurigai. Dari sini, maka wajar saja kalau kemudian ada surat kaleng yang masuk ke Diknas atau ke Kejaksaan Negeri.

‘’Adalah hak warga Malang untuk melaporkan jika memang benar-benar melihat ada yang tidak pas. Lagi pula, kontrol social masyarakat mengawasi dunia pendidikan di Malang, sangat diperlukan,’’ tutur Shofwan sembari membenarkan letak kacamatanya.
Ditanya isu pembatalan dana block grand, Shofwan menyebutkan, SMAN 3 tetap akan menerima jatah Rp 500 juta untuk operasional Rencana Sekolah Berstanda Internasional (RSBI). Tetapi, karena didalam SMAN 3 ada sesuatu yang mengganjal, maka dana dari pusat itu sementara memang dipending.

‘’Bukan dibatalkan, tetapi dipending. Jumlahnya bukan Rp 600 juta tapi Rp 500 juta. Kalau tidak ada halangan, paling-paling Juni atau Juli bisa cair. Karena itu, Diknas akan melihat dulu, bagaimana kondisi didalamnya,’’ paparnya.

Shofwan menyebut, dirinya telah dipanggil Direktur SMA Depdiknas Pusat terkait persoalan di SMAN 3. Ketika itu, pihak direktur juga mengingatkan, agar penggunaan dana block grand diawasi dan ditata.

Begitu mendapat info itu, lanjut Shofwan, dirinya langsung melakukan penelitian. Hasilnya, sementara ini memang Diknas menemukan ada indikasi ketidakberesan pengunaan dana block grand. ‘’Misalnya, penentuan gaji. Yang lain satu bulan terima Rp 5 juta, tapi yang ini menerima Rp 7 juta. Itu satu contoh saja,’’ ujarnya.

Ditambahkan dia, sebelum munculnya rencana pelaporan ke Kejaksaan Negeri, Diknas sendiri sudah merekomendasi agar kedua petugas SMAN 3 ini diperiksa Bawaskot Malang. ‘’Semua ini kami lakukan untuk menyelamatkan citra pendidikan di Malang,’’ paparnya sembari menyebut inisial petugas dimaksudkan. (has)

 

kembali ke atas

garisan

Arogansi Diknas Kota Malang Berbuntut Tragis

(02.05.09) Dampak dari Arogansi yang ditunjukkan Dinas Pendidikan Kota Malang seolah mulai mendekati klimaksnya. Dari laporan yang diturunkan oleh Malang Post telah diketahui bahwa pergantian Kepala Sekolah SMAN 3 Malang secara sewenang-wenang oleh Dinas Pendidikan Kota Malang berakibat sangat fatal, tak ayal lagi karena faktor itulah block grant untuk Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMAN 3 Malang dibatalkan.
Depdiknas melalui Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah telah membatalkan undangan workshop pengelola rintisan SMA bertaraf internasional bagi SMAN 3 Malang. Padahal undangan workshop tertanggal 17 Februari 2009 itu, membahas rencana pengembangan RSBI. Tapi undangan itu langsung dibatalkan dengan surat nomor 269/C.C4/MN/2009. Itu berarti pula, rencana SMAN 3 mendapatkan dana block grant senilai Rp 500 juta, juga dibatalkan. Alasan pembatalan tersebut, karena SMAN 3 dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan internal yang muncul pasca pergantian Kepsek SMAN 3 Malang.

Seperti diketahui, awal tahun lalu seluruh siswa SMAN 3 Malang melakukan aksi demo menolak mutasi kepala SMAN 3 Malang Tri Suharno ke SMAN 4 Malang. Alasannya selain karena menganggap Pak Tri masih dibutuhkan di sekolah, sesuai dengan aturan dalam pedoman sekolah penyelenggara RSBI, maka belum boleh ada pergantian kepala sekolah selama satu periode atau lima tahun RSBI berjalan. Sementara SMAN 3 Malang baru memasuki tahun ke empat. sumber Malang Post menjelaskan bahwa SMAN 3 dianggap sudah melanggar ketentuan dari Direktorat mengenai penyelenggaraan RSBI, padahal permasalahan ini adalah sepenuhnya kesalahan pihak Dinas Pendidikan Kota Malang.

Fakta ini sangat mencengangkan, padahal SMAN 3 Malang telah menunjukkan prestasinya dalam pengelolaan RSBI, bahkan informasi yang diterima menyebutkan bahwa SMAN 3 Malang menempati peringkat pertama RSBI di seluruh Indonesia. Sekolah ini sudah ditunjuk sebagai Center of Cambridge pada 2006 lalu. Dimana ujian internasional untuk SMA bisa dilakukan di sana. Setiap tahun pun beberapa sekolah di sekitar Malang mengikuti ujian di sana. Soal pencapaian nilai, selama tiga tahun berjalan nilai yang diperoleh pun selalu memuaskan. Tak ada cacat dalam penyelenggaraan, namun karena adanya kebijakan mutasi yang diputuskan Pemkot Malang melalui Disdik Kota Malang akhirnya status RSBI diambang ketidakpastian.

Sumber tersebut juga menyatakan bahwa tahun ini SMAN 3 bisa jadi tidak membuka kelas RSBI karena sudah tidak diakui statusnya oleh pusat, Sebab, workshop yang harusnya diikuti SMAN 3 Malang tahun ini merupakan wadah bagi sekolah untuk memaparkan program kerja dan rencana tahunan serta action plan. Karena batal mengikuti workshop, tentu saja sampai saat ini SMAN 3 belum memiliki alur program yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dari Dirjen.

Kepala SMAN 3 Malang yang baru, Ninik Kristiani, seperti biasa tidak mau berkomentar banyak tentang isu dicabutnya status RSBI di sekolah yang ia pimpin dan lagi lagi hanya menyerahkan permasalahan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, sebagai stake-holder, dengan enteng dia merasa tidak berwenang menjawabnya dan tidak bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi. Di sisi lain, Kadiknas Kota Malang Shofwan juga semakin tidak bisa dihubungi.

Terpisah, Sekdaprov Jatim yang baru, Dr. Rasiyo, yang juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, menyebut bahwa dana block grant sekolah di Jawa Timur tetap berjalan. Karenanya, kalau sampai SMAN 3 Malang tidak bisa ikut workshop pengelolaan RSBI, patut dipertanyakan. Kecuali mereka melakukan pelanggaran berat. Ia menyatakanakan mengecek ke Kepala Diknas yang bersangkutan. Selanjutnya ia meminta agar Diknas Malang juga harus pro aktif. Menurut Rasiyo, bagi sekolah berstatus RSBI dana block grant dinilai sangat penting artinya. Sebab, dana itu diantaranya untuk menutup operasional sekolah dalam menjaga status atau peningkatan klasifikasi yang sudah dimiliki. Dan hal itu adalah komitmen penuh pemerintah terhadap RSBI atau SBI. Seraya menambahkan, Rasiyo berpendapat bahwa untuk menjaga kontribusi dan progam pendidikan bagi sekolah-sekolah bertaraf internasional khususnya di Kota Malang, Diknas setempat diminta selalu bersikap terbuka. Sebab, prestasi sekolah di daerahnya sekaligus akan mengangkatkan citra pendidikan di daerah ini. (wsw/ sumber: oci/has/avi - Malang Post)

 

kembali ke atas

garisan

Menebar Fitnah, Menantang Kebenaran

(01.09.08) Sebuah berita mengejutkan dilaporkan pada website harian Malang Post (update: halaman ini telah dihapus oleh Malang Post).

malang post

potongan screenshot berita Malang Post yang telah dihapus
Download Tulisan lengkap DI SINI


Dalam berita itu terdapat pernyataan bahwa "Dua pengurus keuangan SMAN 3, Malang, disebut-sebut bakal dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari), Malang menyusul dugaan penyalahgunaan dana block grand 2007 dan 2008. Tindakan ini diambil untuk menyelamatkan status sekolah RSBI yang disandang SMAN 3 Malang." Ketika dikonfirmasi, shofwan, Kadiknas Malang menyebutkan, laporan itu bisa saja muncul karena memang ada surat kaleng yang masuk ke Diknas Malang dan ditembuskan ke berapa lembaga di Malang.

Dalam berita tersebut dimunculkan bahwa hal yang sangat menggelikan tersebut muncul karena adanya persoalan yang tidak beres, dan disebutkan juga bahwa Departemen Pendidikan Nasional Pusat telah menunda pencairan dana block grand milik SMAN 3 Malang untuk menyelamatkan penggunaan dana tersebut. Statement ngawur ini tentu menimbulkan tanda tanya yang sangat besar di kalangan komunitas SMA Negeri 3 Malang yang telah bersatu padu serta bertekad untuk melawan tudingan-tudingan tidak berdasar yang coba digulirkan oleh pihak-pihak yang mencoba untuk memutar-balikkan fakta berkaitan dengan isu pencabutan status RSBI di SMAN 3 Malang.

Dalam berita tersebut juga shofwan seolah-olah menggiring opini masyarakat Kota Malang bahwa beberapa wali murid di SMAN 3 sekarang ini merasa tidak puas melihat kejanggalan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut, padahal dalam kenyataannya, setiap sen pemanfaatan dana yang diterima oleh SMAN 3 Malang serta penggunaan dan pemanfaatannya telah dicatat dan laporannya disusun dengan melibatkan seluruh elemen di SMAN 3 Malang, serta hasilnya telah diberikan secara terbuka kepada seluruh wali-murid SMAN 3.

Entah dari mana sumbernya, disebutkan bahwa saat ini di lingkungan SMAN 3 hubungan antar sesama guru dan petugas terlihat tidak lagi harmonis, padahal kenyataannya sebagian besar Guru, yang tidak ingin SMAN 3 hancur, sangat kompak bersama segenap petugas di SMAN 3 Malang untuk bertekad dan berkomitman mengangkat kebenaran di atas segalanya. Jika kemudian ada surat kaleng yang masuk ke Diknas atau Kejaksaan Negeri, tentu hal tersebut tidak bisa dijadikan bukti bahwa warga SMAN 3 Malang tidak kompak, adanya surat kaleng, seperti yang terus diucapkan shofwan, tentu menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang ingin terus memancing di air keruh.

Ironis, bila kemudian seorang kepala dinas pendidikan menyepakati bahwa kontrol sosial masyarakat dalam mengawasi dunia pendidikan di Malang boleh dilakukan dengan jalan yang tidak santun dan ksatria, padahal pada saat diundang ke dalam forum komunitas SMAN 3 Malang di Gedung Serbaguna beberapa waktu yang lalu, dia selalu mengembar-gemborkan masalah kesantunan dan etika dalam menyampaikan pendapat

Selanjutnya shofwan juga menyatakan bahwa dana block grant untuk SMAN 3 akan tetap diterimakan untuk operasional Rencana Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), tetapi karena di dalam SMAN 3 ada sesuatu yang mengganjal, maka dana dari pusat itu sementara memang dipending. Shofwan menyebut dirinya telah dipanggil Direktur SMA Depdiknas Pusat terkait persoalan di SMAN 3. Ketika itu, pihak direktur juga mengingatkan, agar penggunaan dana block grand diawasi dan ditata. Dengan pernyataan ini seolah-olah shofwan mencoba menegaskan bahwa memang ada penyelewengan block-grant, padahal dalam pertemuan itu, menurut sumber dari Komite SMAN 3 Malang, shofwan dipanggil dalam rangka menjelaskan kekisruhan di SMAN 3 akibat sebuah "kebijakan" inkonstitusional yang diterbitkan instansi yang dipimpinnya.

Masih menurut info itu, Diknas menemukan ada indikasi ketidakberesan pengunaan dana block grant, misalnya dalam hal penentuan gaji. untuk masalah ini shofwan, entah mendapat surat kaleng dari mana lagi, berkata bahwa "Yang lain satu bulan terima Rp 5 juta, tapi yang ini menerima Rp 7 juta. Itu satu contoh saja," Padahal kenyataan yang terjadi di lapangan, kata-kata tersebut adalah kebohongan luar biasa yang sangat menjurus pada fitnah. Ditambahkan dia, sebelum munculnya rencana pelaporan ke Kejaksaan Negeri, Diknas sendiri sudah merekomendasi agar kedua petugas SMAN 3 ini diperiksa Bawaskot Malang, "untuk menyelamatkan citra pendidikan di Malang," paparnya sembari menyebut inisial petugas dimaksudkan.

Entah akan dibawa ke mana dunia pendidikan di Kota Malang, saat FITNAH sudah dijadikan senjata untuk menantang sebuah KEBENARAN. (wsw/ sumber: has - Malang Post)

kembali ke atas

garisan

SMAN 3 Memanas

 

demo_siswa
(20.05.09) Suhu SMAN 3 Malang kemarin semakin memanas. Ratusan siswa menggelar demo di lapangan basket yang ada di dalam sekolah. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dari serangkaian aksi simpatik yang dilakukan siswa sejak pergantian kepala sekolah di SMAN 3. Ditambah lagi Selasa lalu, tiga guru SMAN 3 di”kotak” kan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang.

Aksi ini mengundang perhatian sejumlah unsur,termasuk perwakilan Disdik hadir lengkap kecuali Kepala Disdik Dr HM Shofwan SH MSi,ditambah para alumni. Sejak pagi terdengar teriakan dan gemuruh siswa. Hampir satu jam orasi dan dialog dilakukan siswa dengan perwakilan dari Disdik.


Ada Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Sugiharto, Kabid Fungsional Tenaga Kependidikan Zubaidah, dan Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Siti Ratnawati. Beberapa petugas kepolisian dan juga TNI tampak mondar-mandir di sekolah. Sayangnya wartawan dihalangi untuk masuk dan melihat langsung yang terjadi di dalam. Bahkan sekolah menyiagakan seorang satpam untuk menghalau wartawan yang akan mengabadikan momen itu.

“Maaf kepala sekolah tidak berkenan, wartawan tidak boleh masuk ke dalam,” ungkap satpam yang berdiri di balik pagar sekolah. Meski penjagaan ketat, akhirnya Malang Post berhasil masuk ke dalam sekolah. Tampak beberapa siswa sudah tampak tenang. Satu siswa berinisial AD, dipapah teman-temannya. Ia terlihat sangat lelah dan tidak bertenaga. Sampai akhirnya ia pun tersungkur di lantai. Air mata pun tak terasa meleleh dari pipinya. Menurut informasi, siswa ini sempat down semangatnya karena mendapat tekanan dari alumni.
“Kasihan, katanya dia dipojokkan atas aksi ini. Padahal ini keinginan kami sebagai bentuk keprihatinan atas apa yang terjadi di sekolah,” ungkap salah satu siswa.
Setelah emosi massa mereda dan aksi orasi berakhir, sekolah menggelar acara doa bersama. Para siswa muslim berjamaah menunaikan salat dhuha pada sekitar pukul 10.00 WIB kemarin. Usai salat, digelar dzikir dan doa bersama. Tampak mata-mata yang basah dengan air mata, doa untuk sekolah dan keselamatan guru-guru pun dipanjatkan. Beberapa siswa dan guru yang tidak kuat menahan tangis saling berpelukan untuk menguatkan diri.

Usai doa, Adi Cahya, salah satu siswa yang sempat memimpin orasi sebelumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya. Ia meminta maaf dan berharap situasi sekolah kembali kondusif dan siswa tetap bersatu. Sementara Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 3 Malang, Teuku Rizal Pahlevi menegaskan, status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMAN3 Malang masih bisa diselamatkan.

“Saya tadi berbicara langsung dengan Pak Sungkowo dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, dan beliau sudah memahami kondisi yang ada. Dan menjamin bahwa RSBI SMAN 3 tetap bisa dipertahankan,” ungkapnya disambut gemuruh tepuk tangan siswa.

Baginya, perjuangan siswa ini bertujuan agar kepala sekolah dimutasi dengan ketentuan yang benar. Dan ia mengaku salut kepada Kepala SMAN 3 Ninik Kristiani yang meskipun didemo namun tetap hadir di tengah siswa.
“Saya berharap agar anak-anak mempercayakan masalah ini kepada alumni, kami yang akan memperjuangkan aspirasi kalian. Alumni akan bekerjasama dengan komite untuk mengusahakannya,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, pengusaha minyak ini menjanjikan dua hal. Pertama agar tiga guru yang dimutasi ke Disdik bisa dikembalikan ke sekolah, dan kedua mengenai rencana mutasi kepala sekolah pada gerbong mutasi pemkot selanjutnya.

Sementara itu Kepala SMAN 3 Ninik Kristiani mengungkapkan, kehadirannya di sekolah ini semata karena tugas sebagai PNS. Amanat yang diberikan mewajibkannya berada di SMAN 3. Karena itu ia berharap, selama SK nya di sekolah belum diubah maka anggota sekolah bisa menerimanya dan mengizinkannya bekerja di sana.
“Izinkan saya berada di antara kalian dan bisa membawa sekolah ini sesuai keinginan,” ucapnya tegar. (oci/lim)

Shofwan: Tetap RSBI
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Dr HM Shofwan SH M.Si membantah akan melakukan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMAN 3 Malang. Justru dia berusaha untuk mempertahankan RSBI di SMAN 3 Malang.
Sebagai buktinya, kemarin, Pemprov Jatim mengucurkan dana bantuan untuk RSBI SMAN 3 Malang sebanyak Rp 97 juta. Persiapan pencairan dana itu telah dilakukannya agar dapat segera diterima pihak sekolah. Bahkan, kali beberapa dirinya bersama wakil komite sekolah berangkat ke Jakarta untuk dapat mengucurkan dana blockgrant bagi RSBI SMAN 3.

“RSBI di SMAN 3 Malang akan terus berjalan dan akan dipertahankan. Kami mohon hal itu tidak dipelintir beberapa oknum yang ada di SMAN 3, kasihan para siswa. Membangun RSBI itu tidak mudah,” kata Shofwan kepada Malang Post, usai mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional di Balai Kota Malang kemarin.

Dia mensinyalir ada oknum yang ingin menghadang program RSBI di salah satu sekolah favorit di Kota Malang itu. Hal itu sangat disayangkan olehnya. Apalagi, aksi yang melibatkan siswa itu dilakukan saat pemerintah pusat akan mencairkan dana blockgrant kepada SMAN 3 Malang yang menjadi RSBI.

Selama ini, dana itu selalu diterima langsung sekolah melalui rekening sekolah, tidak kepada Dinas Pendidikan. Di Malang, ada tiga SMA yang RSBI, SMA Dempo, SMAN 5 Malang dan SMAN 3 Malang. “Program-program RSBI di SMAN 3 Malang tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Disinggung adanya tiga guru SMAN 3 Malang yang dikenakan sanksi, Shofwan mengakuinya. Hanya saja, dia tidak mau mengungkapkan mengapa mereka diberikan sanksi. Termasuk siapa saja tiga guru yang mendapatkan sanksi itu. Hanya saja, secara tersirat dari pernyataan yang disampaikannya, sanksi itu diberikan kepada guru-guru yang menghambat program RSBI di SMAN 3 Malang.

“Yang jelas mereka melanggar aturan. Sanksi itu diberikan sebagai bentuk pembinaan kami kepada mereka. Soal mengapa mereka terkena sanksi, itu menjadi bagian internal kami,” tegasnya. (aim/lim)

kembali ke atas